PENGHIJAUAN DI LAHAN PERHUTANAN SOSIAL

    

        Perhutanan sosial merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menghijaukan kembali kawasan hutan dan mensejahterakan petani di sekitar kawasan hutan. KTH pemegang ijin pengelolaan perhutanan sosial berkewajiban untuk menjaga pelestarian fungsi hutan dan dari kerusakan lingkungan tanpa mengabaikan aspek ekonominya.

         Sesuai yang tertera dalam SK IPHPS maka pemegang salah satu kewajibannya adalah melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerjanya. Namun pada pelaksanaannya maka banyak petani penggarap yang mengabaikan kewajibannya. Mereka lebih mengedepankan aspek ekonominya dengan menanam jagung, yang notabene harus di lahan terbuka, sehingga mengganggu pertumbuhan tanaman kehutanan.

       Pada pelaksanaannnya maka aspek konservasi agak diabaikan, hanya sebagian yang mempunyai kesadaran untuk menambah tutupan lahan dengan tanaman MPTS ataupun tanaman kehutanan. Hal ini menjadi PR besar bagi para pengurus KTH pemegang IPHPS untuk menyadarkan petani agar bersedia melakukan penanaman tanaman kayu-kayuan di lahannya.

     
Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengajak menanam tanaman MPTS seperti kopi, alpokat, mangga dll. Pihak desa, KTH dan PKSM setempat melakukan upaya-upaya untuk mencari bantuan pengadaan bibit tanaman MPTS sehingga tetap bisa menopang pendapatan petani dengan baik tanpa menebang pohonnya.

            Penanaman tanaman MPTS di areal lahan PS di desa Gongseng adalah dengan penanaman tanaman pokok kayu putih dan juga tanaman MPTS berupa mangga, alpokat, kedondong, kelengkeng, pete dll yang didapatkan dari bibit KBD (kebun bibit desa) ataupun secara swadaya. Sedangkan di areal PS desa Kejene dan Kreyo maka upayanya adalah penanaman tanaman alpokat dan kopi. Bibit alpokat diperoleh dari investor dan bibit kopi dari swadaya petani.